Pemerintah resmi mengambil langkah tegas dengan mencabut izin Hak Guna Usaha lahan kawasan hutan dari sebelas korporasi.

Tindakan hukum tersebut dijatuhkan karena korporasi-korporasi itu terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi resmi dari Kabareskrim Polri.

Sejumlah pemegang saham atau pemilik manfaat dari belasan entitas bisnis tersebut berasal dari luar negeri.

Investor asing yang terlibat mencakup pihak-pihak dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura.

Selain investor asing, beberapa perusahaan yang izinnya dicabut juga dimiliki oleh pemodal domestik.

Belasan perusahaan yang masuk daftar pencabutan izin terdiri dari beberapa PT di berbagai wilayah.

Perusahaan tersebut meliputi PT MIB di Kalimantan Selatan serta PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, dan PT BOS di Kalimantan Barat.

Daftar itu juga mencakup PT AER di Kalimantan Barat, PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur, serta PT ANI dan PT API di Kalimantan Barat.

Pemberlakuan Lima Klaster Sanksi Pelanggaran

Kementerian membagi proses pencabutan izin ke dalam lima klaster berbeda berdasarkan jenis pelanggaran.

Klaster pertama mencakup pencabutan seluruh izin HGU karena wilayah perusahaan mengalami kebakaran berulang kali.

Kebakaran pada klaster ini melanda lebih dari setengah luasan izin yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan dalam klaster pertama juga dinilai tidak memiliki sarana serta prasarana mitigasi karhutla.

Perusahaan yang masuk klaster pertama adalah PT MIB seluas 4 ribu hektar, PT RKA seluas 11 ribu hektar, dan PT SKM seluas 7 ribu hektar.