Klaster kedua diberlakukan pada perusahaan yang masa izin HGU-nya sudah habis sejak tahun 2020.

Wilayah lahan dengan status HGU habis tersebut dipastikan akan segera diambil alih oleh negara.

Entitas yang masuk dalam klaster kedua adalah PT PSLT dengan total luasan mencapai 2.300 hektar.

Klaster ketiga berupa pembatalan penerbitan izin HGU bagi perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan namun HGU belum terbit.

Kementerian ATR/BPN akan merekomendasikan Kemendagri dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan tersebut.

Perusahaan yang berada pada klaster ketiga meliputi PT ANI seluas 5 ribu hektar dan PT BOS seluas 4 ribu hektar.

Satu perusahaan lain dalam klaster ketiga adalah PT AER yang menguasai lahan seluas 5 ribu hektar.

Klaster keempat menetapkan pencabutan HGU sebagian karena tingkat kebakaran lahan tidak mencapai 50 persen dari total wilayah.

Perusahaan yang masuk klaster keempat adalah PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar.

Klaster kelima masih berada dalam tahap pengkajian mendalam oleh kementerian terkait.

Perusahaan yang masuk dalam klaster kelima terdiri dari PT STP, PT API, dan PT JMS.

Pemerintah saat ini masih melakukan inspeksi fisik langsung ke lapangan guna mengukur data yang valid.