Jaminan Kesehatan JKN Segera Sasar Guru Ngaji dan Marbot Jateng
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas. Program Jaminan Kesehatan Nasional diusulkan untuk menyasar kelompok pekerja sosial serta keagamaan.
Kelompok tersebut mencakup guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang berperan penting. Rencana ini dibahas dalam pertemuan di Kota Semarang.
Pertemuan tersebut melibatkan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah. Diskusi berfokus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terakomodasi.
Pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat perlu dilakukan agar jaminan kesehatan tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengalihan anggaran dari pos pembiayaan dengan penerima yang mulai berkurang.
Keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan memerlukan dukungan gotong royong dari berbagai pihak. Pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal sehingga membutuhkan sumber pendanaan alternatif.
Dukungan tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga filantropi, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Wakil Gubernur Jawa Tengah menyambut baik usulan perluasan perlindungan kesehatan ini.
Komitmen diberikan agar guru ngaji dan marbot masjid dapat memperoleh perlindungan kesehatan melalui JKN. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembiayaan lewat dua skema utama.
Kedua skema tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran serta Pekerja Bukan Penerima Upah. Evaluasi pembiayaan menunjukkan adanya peluang pengalihan anggaran pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah.
Peluang ini muncul seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan bagi kelompok peserta tertentu. Penurunan tersebut mencakup warga yang sebelumnya memperoleh perlindungan kesehatan selama masa pandemi.
Terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas cakupan. Guru ngaji dan marbot masjid menjadi pihak yang dipertimbangkan menerima manfaat anggaran tersebut.
Pemerintah provinsi berharap langkah ini membuat cakupan jaminan kesehatan menjadi semakin inklusif. Akses layanan kesehatan ditargetkan menjadi lebih merata melalui kolaborasi bersama BPJS Kesehatan.
Update Terbaru
Klopp Desak Perubahan di Puncak FIFA: Era Infantino Lebih Buruk dari Blatter
Rabu / 18-11-2026, 01:02 WIB
Samsung Galaxy Tab A11+ Turun Harga Jadi Rp3,1 Juta, Ini Spesifikasinya
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip 8 Diskon Besar Jelang Black Friday
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Windows 11 27H2 Mulai Terungkap, Siap Satukan Basis Sistem 26H1 dan 26H2?
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
The Eternal Fool's Words of Wisdom: Trailer Perdana dan Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Pattinson Resmi Jadi Bond, The Batman Part II di Ujung Tanduk?
Rabu / 18-11-2026, 00:59 WIB
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB






