Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas. Program Jaminan Kesehatan Nasional diusulkan untuk menyasar kelompok pekerja sosial serta keagamaan.

Kelompok tersebut mencakup guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang berperan penting. Rencana ini dibahas dalam pertemuan di Kota Semarang.

Pertemuan tersebut melibatkan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah. Diskusi berfokus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terakomodasi.

Pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat perlu dilakukan agar jaminan kesehatan tepat sasaran.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengalihan anggaran dari pos pembiayaan dengan penerima yang mulai berkurang.

Keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan memerlukan dukungan gotong royong dari berbagai pihak. Pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal sehingga membutuhkan sumber pendanaan alternatif.

Dukungan tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga filantropi, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Wakil Gubernur Jawa Tengah menyambut baik usulan perluasan perlindungan kesehatan ini.

Komitmen diberikan agar guru ngaji dan marbot masjid dapat memperoleh perlindungan kesehatan melalui JKN. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembiayaan lewat dua skema utama.

Kedua skema tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran serta Pekerja Bukan Penerima Upah. Evaluasi pembiayaan menunjukkan adanya peluang pengalihan anggaran pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah.

Peluang ini muncul seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan bagi kelompok peserta tertentu. Penurunan tersebut mencakup warga yang sebelumnya memperoleh perlindungan kesehatan selama masa pandemi.

Terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas cakupan. Guru ngaji dan marbot masjid menjadi pihak yang dipertimbangkan menerima manfaat anggaran tersebut.

Pemerintah provinsi berharap langkah ini membuat cakupan jaminan kesehatan menjadi semakin inklusif. Akses layanan kesehatan ditargetkan menjadi lebih merata melalui kolaborasi bersama BPJS Kesehatan.