BPJS Kesehatan membuka peluang kerja sama dengan Klinik Koperasi Desa Merah Putih guna memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat.

Langkah kemitraan tersebut dapat terwujud apabila fasilitas kesehatan telah memenuhi seluruh persyaratan serta mengantongi izin resmi dari regulator.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyatakan bahwa lembaganya selalu patuh pada aturan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan sekaligus untuk merespons pertanyaan publik terkait status hubungan kelembagaan dengan klinik KDMP.

Sebelumnya, sempat beredar kabar di media sosial yang mengeklaim bahwa pemerintah menyiapkan klinik KDMP untuk menggantikan peran BPJS Kesehatan.

Namun, narasi tersebut telah diklarifikasi sebagai informasi yang tidak benar karena klinik koperasi justru dirancang terintegrasi dengan sistem JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa Program JKN tetap beroperasi secara normal berdasarkan amanat undang-undang.

Pihak manajemen memastikan lembaganya terus fokus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Landasan Hukum dan Klarifikasi Resmi

Abdi menjelaskan bahwa kesempatan kemitraan terbuka bagi pihak lain, termasuk pengelola klinik KDMP, selama persyaratan fasilitas kesehatan terpenuhi dan izin dari regulator telah diberikan.

Isu mengenai penghapusan BPJS Kesehatan sebelumnya sempat beredar melalui unggahan media sosial yang mengeklaim pemerintah menyiapkan klinik tersebut untuk menggantikan peran BPJS Kesehatan.

Penulis unggahan itu kemudian memberikan klarifikasi bahwa Kementerian Koperasi dan BPJS Kesehatan justru menjalin kerja sama untuk memperluas jangkauan layanan Jaminan Kesehatan Nasional di pedesaan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, juga membantah kabar pembubaran lembaga tersebut dan memastikan Program JKN tetap beroperasi.

Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.