Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri resmi mengajukan permohonan perlindungan bagi enam orang saksi kunci kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan permohonan itu kini tengah ditelaah.

Pengajuan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, pada Minggu (8/11/2026). Menurutnya, tim LPSK sedang menelaah materi permohonan serta tingkat ancaman untuk memutuskan skema perlindungan yang tepat bagi para saksi.

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Susilaningtias saat dimintai konfirmasi di Jakarta. Ia memastikan jumlah saksi yang diajukan mencapai enam orang, tetapi tidak mengungkap identitas maupun latar belakang mereka demi keamanan dan kelancaran asesmen.

Langkah perlindungan saksi ini ditempuh di tengah intensifnya penyidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Dugaan penyadapan yang menjadi perkara ini disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya, dan diduga berlangsung sejak tahun 2025.

Sudah empat tersangka ditetapkan

Hingga kini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Adapun Ahrie Sonta Nasution, melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan penyidikan.

Di sisi lain, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah kabar yang menyebut dua mantan Kapolri ditangkap dalam perkara ini. Bantahan itu disampaikan pada Minggu, 8 November 2026, di tengah ramainya kabar yang beredar di publik.

Perkembangan berikutnya yang dinanti adalah rapat kerja khusus Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang diagendakan pekan depan. Sejumlah laporan juga menyebut pendalaman unsur makar mulai menjadi fokus penyidikan, meski hal itu masih berupa wacana yang dilaporkan media dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh Polri.