Gelombang unjuk rasa massal kembali melanda berbagai wilayah di Prancis pada Sabtu (7/11/2026).

Sekitar 250.000 orang turun langsung ke jalan guna menyuarakan protes menentang kenaikan biaya hidup.

Pemerintah setempat langsung merespons situasi ini dengan mengerahkan 70.000 personel polisi dan gendarmerie.

Pengerahan puluhan ribu aparat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan serta gangguan keamanan.

Angka partisipasi massa ini dilaporkan oleh surat kabar Le Figaro berdasarkan data dari serikat pekerja kaum muda.

Jumlah tersebut bahkan melampaui estimasi awal pemerintah yang sebelumnya memperkirakan 170.000 demonstran.

Aksi protes ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat umum, tetapi juga melibatkan kalangan pelajar dan tenaga pengajar.

Mereka secara khusus memperjuangkan perbaikan anggaran pendidikan melalui perluasan gerakan di berbagai wilayah.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menegaskan bahwa aparat keamanan telah siaga menghadapi potensi tindakan kriminal.

Pihak kepolisian sebelumnya kerap menggunakan gas air mata, granat kejut, serta meriam air dalam menghadapi massa.

Serikat pekerja yang mewakili asosiasi guru dan pelajar turut menyerukan perluasan gerakan guna meningkatkan tekanan kepada pemerintah.

Mereka menilai posisi gerakan unjuk rasa saat ini cukup kuat di tengah sikap pemerintah yang mulai melunak.

Kelompok tersebut bahkan telah merencanakan aksi lanjutan pada Selasa mendatang untuk terus menyuarakan tuntutan mereka.

Rangkaian gelombang protes dan pemogokan nasional yang berlangsung berminggu-minggu ini memperbesar tekanan terhadap pemerintah Prancis.

Gerakan yang awalnya dimulai oleh pelajar sekolah menengah pada pertengahan September di kawasan pinggiran Paris tersebut kini telah berkembang menjadi aksi berskala nasional.

Situasi keamanan di negara tersebut semakin mendapat sorotan karena Paris juga dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri G7 pada 8-10 November.