Partai Gerindra secara resmi mendesak pihak kepolisian agar memperluas cakupan penyidikan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap aktor intelektual di balik tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

Pihak partai pengusung menilai perluasan pemeriksaan dapat menyasar mantan pimpinan Polri yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, penyelidikan lanjutan juga diarahkan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak asing serta jaringan oligarki yang diduga ikut mensponsori aksi tersebut.

Pemerintah bahkan disarankan untuk mempertimbangkan keterlibatan Badan Intelijen Strategis TNI serta Badan Intelijen Negara guna mengawal keamanan nasional.

Di ranah legislatif, pembentukan panitia khusus juga diwacanakan agar penanganan perkara ini berjalan secara transparan dan akuntabel di hadapan publik.

Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan total empat orang tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik.

Sebagian besar tersangka telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, sementara satu orang lainnya belum ditahan karena alasan kesehatan.