Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait pengamanan sejumlah individu.

Pengajuan tersebut mencakup total enam orang saksi yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan adanya dokumen permohonan perlindungan tersebut ketika dikonfirmasi oleh awak media.

Pihak LPSK menyatakan bahwa permohonan tersebut kini masih berada dalam tahap penelaahan mendalam.

Meski demikian, lembaga tersebut belum dapat merinci identitas para saksi yang diajukan maupun durasi penelaahan yang diperlukan.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya juga telah menyeret sejumlah petinggi tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Bareskrim Polri mencatat ada empat jenderal aktif yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara hukum tersebut.

Para tersangka yang terlibat antara lain mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, terdapat nama Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Satu tersangka lainnya adalah mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) serta ayat (2).

Penyidik juga mengenakan sangkaan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagian besar dari para tersangka kini telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.