Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqe menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Dukungan tersebut diberikan untuk mengusut tuntas perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jimly, tindakan penyadapan yang menyasar kepala negara merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.

Praktik terlarang itu disebutnya berpotensi memenuhi unsur makar dengan ancaman hukuman yang sangat berat.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penetapan unsur makar tersebut masih memerlukan proses pembuktian di pengadilan.

Forum persidangan nantinya akan membuka secara transparan apa motif sebenarnya di balik aksi penyadapan tersebut.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tindakan penyadapan ilegal diatur dalam ketentuan UU ITE maupun KUHP dengan ancaman pidana minimal 10 tahun.

Namun, peluang penerapan hukuman mati harus dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan.

Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan total empat orang tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik ini.

Sejumlah tersangka telah menjalani penahanan, sementara satu orang lainnya belum ditahan karena alasan kesehatan.