Persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan politik setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan legitimasi kepemimpinan Gibran bermasalah.

Dalam keterangannya di Blitar pada Sabtu, Hasto mengungkapkan adanya komunikasi dengan sejumlah fraksi DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tiga Catatan Kritis PDI Perjuangan

Menurut Hasto, terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi catatan utama partai terhadap proses pencalonan tersebut.

Catatan tersebut meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang disebut sebagai akrobat hukum.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai diwarnai oleh berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lapangan.

Aspek ketiga berkaitan dengan persyaratan administrasi pendidikan, khususnya pembuktian ijazah SMA atau sederajat yang menjadi perdebatan.

Komunikasi Politik dengan Fraksi DPR

PDIP terus membangun komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi di parlemen untuk merespons dinamika yang berkembang.

Hasto meyakini tekanan publik yang semakin kuat akan membuat suara yang terkonsolidasi didengarkan oleh seluruh perwakilan di DPR.

Dalam keterangannya usai berziarah ke Makam Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut sudah semestinya mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat di parlemen.

Ia menilai bahwa rangkaian proses pencalonan hingga syarat-syarat formil yang melekat pada diri Gibran tidak dapat ditoleransi lagi oleh partainya.

Lebih lanjut, dinamika politik tersebut turut diwarnai oleh isu lain yang berkembang di tengah masyarakat sehingga menambah tekanan tersendiri bagi para pemangku kebijakan.

Meski demikian, komunikasi antar-fraksi di DPR RI masih terus berjalan secara intensif untuk menyikapi berbagai aspirasi yang telah disuarakan oleh publik.