Label halal yang tercantum di kemasan juga harus sesuai dengan nomor sertifikat yang diterbitkan. Jangan mencantumkan label halal pada produk yang belum tersertifikasi, karena itu melanggar aturan dan merusak kepercayaan pelanggan.

Satu catatan waktu yang perlu diketahui: kewajiban sertifikasi halal untuk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil semula berlaku mulai 18 Oktober 2026. Namun pada 17 Oktober 2026 pemerintah mengumumkan perpanjangan penahapan wajib halal untuk sejumlah kategori, termasuk makanan dan minuman UMK, sampai Oktober 2028. Aturan perubahannya masih menunggu terbit, jadi pantau kanal resmi BPJPH untuk kepastian jadwalnya. Perpanjangan ini memberi waktu, bukan alasan menunda: semakin cepat sertifikat diurus, semakin cepat produk Anda bisa dipasarkan tanpa hambatan.

Urus sertifikat halal memang butuh kesabaran mengisi dokumen, tetapi jalurnya sudah jauh lebih mudah dibanding dulu. Langkah pertama yang bisa dilakukan hari ini adalah memeriksa NIB usaha Anda dan membuka SIHALAL di ptsp.halal.go.id untuk melihat apakah produk Anda masuk kriteria self-declare. Bila masuk, lengkapi daftar bahan dan foto produk, lalu ajukan. Label halal di kemasan adalah modal kepercayaan yang nilainya jauh lebih besar daripada waktu yang dihabiskan untuk mengurusnya.