4. Verifikasi, Sidang Fatwa, dan Sertifikat Terbit

Setelah pendamping memvalidasi pengajuan, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen, lalu kehalalan produk ditetapkan melalui sidang fatwa. Bila dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat halal elektronik bisa diunduh dari akun SIHALAL Anda. Simpan file sertifikat itu baik-baik dan cetak nomor sertifikatnya untuk dicantumkan pada kemasan.

Lama proses bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan antrean, jadi ajukan sedini mungkin dan jangan menunggu sampai ada pesanan besar atau tawaran masuk toko modern.

5. Berapa Biayanya?

Jalur self-declare melalui program SEHATI tidak dipungut biaya selama kuota fasilitasi masih tersedia. Pemerintah menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK pada 2026. Per awal Oktober 2026, kuota nasional dilaporkan sudah habis, tetapi sejumlah provinsi masih memiliki sisa kuota, jadi cek status terbaru di kanal resmi BPJPH sebelum mendaftar.

Penting diingat, bila ada pihak yang meminta bayaran dengan alasan biaya pengurusan jalur gratis ini, jangan dibayar. Tanyakan langsung ke BPJPH atau kantor Kementerian Agama terdekat.

Sebagai pembanding, sertifikasi reguler lewat LPH dikenai biaya. Sebagai contoh perhitungan, tarif layanan untuk usaha mikro atau kecil pada jalur reguler sekitar Rp3,7 juta per fasilitas, belum termasuk komponen operasional pemeriksaan. Angka ini hanya gambaran kasar dan bisa berubah mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.

6. Setelah Sertifikat Terbit, Jaga Konsistensinya

Sertifikat halal bukan garis akhir. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi: bahan yang dipakai harus tetap sama dengan yang didaftarkan, dan setiap perubahan bahan, pemasok, atau resep yang menyangkut kehalalan harus dilaporkan. Terapkan SJPH sederhana dalam kegiatan harian, misalnya mencatat pembelian bahan dan memisahkan peralatan produksi.