Label halal di kemasan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan syarat agar produk makanan dan minuman usaha rumahan bisa bersaing dan masuk ke pasar yang lebih luas. Kabar baiknya, usaha mikro dan kecil bisa mengurus sertifikat halal lewat jalur self-declare yang jauh lebih sederhana dan, selama kuota tersedia, gratis melalui program SEHATI dari BPJPH.

Self-declare artinya pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produk, bahan, dan proses produksinya. Pernyataan itu tidak berjalan tanpa pengawasan: pelaku usaha didampingi Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) yang memverifikasi data usaha, lalu BPJPH memeriksa dokumen dan Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalannya sebelum sertifikat diterbitkan.

Jalur ini berbeda dengan jalur reguler, yang memakai audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan dikenai biaya. Karena itu, self-declare cocok untuk usaha rumahan yang produknya sederhana dan bahan bakunya sudah jelas kehalalannya, misalnya keripik, kue kering, sambal kemasan, minuman serbuk, dan camilan kering lainnya.

1. Pastikan Usaha Anda Memenuhi Syarat

Sebelum mendaftar, periksa dulu apakah usaha Anda masuk kriteria self-declare. Acuan resminya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Syarat utamanya antara lain:

Pertama, usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro atau kecil. Jika belum punya NIB, urus dulu lewat OSS karena NIB adalah syarat dasar pengajuan.

Kedua, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri dari pelaku usaha.

Ketiga, usaha hanya memiliki paling banyak satu fasilitas produksi dan satu outlet atau lokasi penjualan.