Praktik penyadapan kepala negara oleh negara lain kerap terjadi dalam dunia intelijen meski berdampak buruk pada hubungan bilateral.

Kasus tersebut menimpa masa periode kedua pemerintahan Presiden Ke-6 Susilio Bambang Yudhoyono ketika nomor teleponnya disadap.

Nomor telepon SBY beserta istrinya, Wakil Presiden Boediono, hingga sejumlah menteri disadap pada Agustus 2009.

Namun, informasi mengenai aksi spionase tersebut baru terungkap ke publik empat tahun kemudian atau pada 2013.

Aksi penyadapan selama 15 hari itu terbongkar melalui dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Laporan tersebut menunjukkan keterlibatan pos diplomatik Australia di Jakarta dalam jaringan penyadapan bersama Amerika Serikat.

Direktorat Sandi Pertahanan Australia disebut memimpin upaya memantau komunikasi sejumlah petinggi Indonesia saat itu.

Media Australia ABC melaporkan adanya dokumen berjudul 3G impact and update yang memuat grafik upaya intelijen.

Intelijen Australia menjadikan kepala negara Indonesia sebagai salah satu target utama dalam operasi tersebut.

Reaksi Keras dan Penangguhan Kerja Sama

Mengetahui negaranya menjadi sasaran penyadapan, pemerintah Indonesia langsung menunjukkan kemarahan besar.

SBY meminta rakyat tidak terlalu emosional tetapi tetap rasional dalam menghadapi situasi genting tersebut.

Pemerintah Indonesia lantas menangguhkan sejumlah kerja sama penting termasuk patroli laut untuk imigran ilegal.

SBY sempat mengumumkan enam tahapan yang harus dipenuhi Australia jika ingin memulihkan hubungan diplomatik.

Kedua negara akhirnya sepakat menempuh jalan damai melalui penandatanganan pedoman tata perilaku atau Code of Conduct.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop di Bali.

Kesepakatan itu secara tegas melarang kedua pihak menggunakan kapasitas penyadapan yang merugikan kepentingan masing-masing.