Sejumlah proyek smelter nikel yang sudah berjalan dipastikan tetap bisa melanjutkan pembangunan.

Kebijakan diskresi tersebut diberikan kepada proyek yang telah memulai kegiatan konstruksi sebelum aturan pembatasan baru diberlakukan.

Diskresi untuk Proyek Berjalan

Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, menyatakan bahwa fasilitas yang mendapat kelonggaran sebagian besar mengusung teknologi hidrometalurgi.

Jumlah proyek yang memperoleh pengecualian tersebut dilaporkan sangat terbatas dan tidak mencapai belasan.

Pemerintah sendiri memberlakukan pembatasan yang menyasar pembangunan smelter baru untuk produk nikel kelas dua.

Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin, Setia Diarta, menjelaskan bahwa proyek yang telah memasuki konstruksi sebelum berlakunya PP No. 28/2025 tetap diproses.

Peraturan mengenai perizinan berusaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2025.

FINI diminta menyerahkan daftar smelter yang sedang dalam tahap konstruksi untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembatasan izin pembangunan fasilitas baru ini mengikuti arah kebijakan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 hingga 2035.

Arah kebijakan hilirisasi tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengenai RIPIN.

Pemerintah kini mengarahkan pengembangan industri pemurnian nikel periode 2025 hingga 2035 agar fokus pada produk dengan tingkat pengolahan yang lebih lanjut.

Produk sasaran baru tersebut meliputi nickel electrolytic, nickel sulfate, serta nickel chloride yang menggantikan dominasi produk nikel kelas dua.

Kemenperin mencatat bahwa izin usaha industri diterbitkan bagi fasilitas smelter nikel yang tidak terintegrasi langsung dengan kegiatan pertambangan.

Sementara itu, fasilitas yang menjalankan seluruh rangkaian dari eksplorasi hingga pemurnian wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM.