Kepala Badan Intelijen Negara Herindra menilai dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Prabowo Subianto mengarah ke tindakan makar.

Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang ilegal.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengkategorikan penyadapan tersebut berpotensi membahayakan kepentingan negara.

Prasetyo menyampaikan pandangannya bahwa tindakan tersebut sudah masuk ke dalam kategori perbuatan yang mengarah pada makar.

Sekjen Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sugiono menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk insubordinasi.

Sugiono menegaskan bahwa persoalan serius tersebut perlu diusut tuntas karena dapat memuat motif makar terhadap Presiden.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan turut menyatakan sikap tegas pemerintah dalam melawan segala bentuk tindakan yang mengarah pada makar.

Ia menilai aksi tersebut membahayakan keselamatan Presiden dan tidak dapat ditoleransi.

Kasus ini menyeret empat jenderal Polri termasuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo akibat operasi penyadapan tanpa prosedur penegakan hukum.

Tiga jenderal lainnya yang terlibat meliputi Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Praktik penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Penyidik menemukan indikasi bahwa nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.