Penyadapan oleh polisi ternyata tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengaturnya secara rinci, mulai dari izin pengadilan sampai kewajiban memusnahkan hasilnya.

Aturan ini kembali dibicarakan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan terhadap percakapan Presiden RI yang diduga dilakukan tanpa izin. Dalam kasus tersebut, personel diduga memakai alat direction finder melalui layanan operator seluler. Lantas, apa saja isi pokok Perkap Nomor 5 Tahun 2010?

Hanya untuk Penegakan Hukum

Pasal 2 Perkap ini menetapkan enam asas penyadapan: legalitas, akuntabilitas, manfaat, proporsionalitas, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, yaitu mengungkap tindak pidana dan mencegah tindak pidana yang mengancam keamanan negara, ketertiban, serta keselamatan umum.

Tidak Ada Izin Pengadilan, Tidak Boleh Menyadap

Syarat paling mendasar ada di Pasal 5 ayat (1): penyadapan wajib mengantongi izin tertulis ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik. Permintaan izin itu, menurut Pasal 7 ayat (1), harus memuat alasan penyadapan, identitas target, nomor telepon atau alat komunikasi, dan jangka waktunya.

Sesudah operasi selesai, Pasal 8 mewajibkan laporan kepada Kabareskrim paling lambat 1x24 jam, dan Pasal 10 mewajibkan penyelidik atau penyidik menyusun berita acara penyadapan.

Pengecualian Darurat dan Nasib Hasil Sadapan

Untuk keadaan darurat, Pasal 12 membolehkan penyadapan dilakukan kurang dari 24 jam. Pasal 13 mengatur hasil penyadapan hanya dapat dipakai sebagai alat bukti perkara terkait dan wajib dimusnahkan begitu proses peradilan selesai. Adapun Pasal 19 mewajibkan hasil penyadapan beserta identitas target dirahasiakan, dengan ancaman sanksi bagi pelanggar kerahasiaan sebagaimana diatur Pasal 20.

Dengan kerangka aturan seketat itu, penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan di luar kepentingan penegakan hukum jelas berada di luar prosedur yang ditetapkan kepolisian sendiri.

Ketentuan ini pula yang kini menjadi rujukan publik dalam menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden. Apabila benar penyadapan dilakukan tanpa izin tertulis pengadilan dan tanpa berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, maka tindakan tersebut menyimpang dari enam asas sekaligus prosedur yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.