Bareskrim Polri menetapkan Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Penetapan ini diumumkan di Jakarta pada Kamis (5/11/2026) setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), dan Eko Hadi (EH) sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyampaikan peningkatan status hukum SU dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

"Peningkatan status tersangka dengan inisial SU," kata Suhermanto.

Suhermanto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah kepolisian menggelar perkara untuk mengevaluasi perkembangan penyidikan.

Hasilnya menyimpulkan bahwa SU diduga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

Peran dan Kewenangan SU

Dalam perkara ini, SU diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina MC Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabag Monitoring) Bareskrim Polri pada 2010–2019.

Menurut Suhermanto, jabatan tersebut memberikan SU kewenangan untuk menyetujui aktivitas provisioning atau penyadapan yang dilakukan EH dan AS.

Persetujuan dari SU disebut menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan aktivitas tersebut.

Suhermanto mengungkapkan bahwa SU juga diduga memberikan persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Permintaan tersebut disampaikan oleh AS kepada SU.