Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak sebagian besar laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK yang menangani perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan itu dibacakan di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), setelah Tim Hukum Merah Putih dan pelapor lain mengajukan keberatan atas proses persidangan.

Perkara yang menjadi pangkal aduan terdaftar dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 dan diputus pada awal Oktober 2026.

Sembilan hakim MK sebelumnya memeriksa sengketa terkait surat keterangan pendidikan Gibran yang dipakai memenuhi syarat pencalonan pada Pilpres 2024.

Rincian Lima Laporan dan Sikap MKMK

Ada lima pengaduan yang diajukan C Suhadi Cs dari Tim Hukum Merah Putih, masing-masing tercatat dengan nomor 05/MKMK/L/10/2026 hingga 09/MKMK/L/10/2026.

MKMK menolak laporan nomor 05, 06, 08, dan 09 untuk seluruhnya, sedangkan laporan nomor 07 dinyatakan tidak dapat diterima.

Laporan nomor 05 diajukan oleh Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung.

Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna.

Untuk perkara nomor 05, ia menyatakan majelis menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya, MKMK membahas keterlibatan lembaga peradilan dalam penyelesaian persoalan politik.

Majelis menilai fenomena itu lazim di berbagai negara karena proses peradilan dapat menjadi sarana mengakhiri perselisihan politik melalui putusan hukum.

Namun, persoalan bisa muncul apabila lembaga peradilan justru terpengaruh kepentingan dan permainan politik.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran independensi hakim dalam menangani perkara Gibran.