MKMK juga menilai keputusan sembilan hakim memeriksa substansi permohonan, bukan sekadar berhenti pada syarat formal, sebagai pilihan hukum yang diambil secara kolektif.

Majelis menghubungkan keputusan itu dengan prinsip-prinsip dalam Sapta Karsa Hutama.

Menurut MKMK, tindakan para hakim terlapor memeriksa pokok perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 merupakan pilihan cara pandang berhukum yang diputuskan secara kolektif.

Karena itu, majelis menyatakan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip kecakapan, kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan dalam Sapta Karsa Hutama.

Dalam pengaduannya, Pian Andreo mempersoalkan independensi sembilan hakim MK.

Ia menilai para hakim menggunakan kewenangan lembaga untuk memperlihatkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon dalam perkara tersebut.

Pelapor juga mempermasalahkan keputusan hakim yang langsung menjadwalkan persidangan dengan agenda pembuktian.

Agenda itu mencakup pembuktian dari pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Melalui kuasa hukumnya, Saddan Sitorus, Pian menilai proses tersebut tidak mencerminkan independensi karena hakim seharusnya terbebas dari tekanan masyarakat, media massa, maupun pihak berperkara.

Pemohon juga meminta seluruh keputusan dan penetapan hakim dalam perkara itu dibatalkan.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan Denny Indrayana dan pihak lain mengenai keabsahan ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA Gibran tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan perkara tersebut, MK menyebut tidak menemukan ijazah atau dokumen pendidikan setara yang dibutuhkan Gibran selama proses persidangan.

Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diperoleh Gibran dari Kemendikbudristek, kini bernama Kemendikdasmen, juga telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA).