Ambisi negara-negara maju dalam mencapai target net zero emission justru kembali membebankan dampak kerusakan lingkungan dan sosial kepada negara-negara berkembang.

Di tengah akselerasi global menuju energi bersih, sebuah paradoks besar tengah membayangi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Upaya menyelamatkan bumi dari krisis iklim kini dinilai melahirkan bentuk ketimpangan baru yang dikenal sebagai kolonialisme karbon.

Pola Lama dengan Narasi Baru

Kolonialisme karbon terjadi ketika wilayah-wilayah di negara berkembang diposisikan semata-mata sebagai kawasan ekstraksi pasokan sumber daya alam.

Penambangan masif kini dibungkus dengan narasi aksi iklim dan transisi hijau demi memproduksi kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, serta jaringan listrik raksasa.

Dunia membutuhkan pasokan komoditas mineral dalam jumlah fantastis seperti litium, tembaga, nikel, dan kobalt.

Masyarakat adat dan pedesaan di garis depan ekstraksi justru dipaksa membayar harga mahal atas kenyamanan konsumen di negara-negara kaya.

Fenomena kolonialisme hijau ini merupakan masalah struktur ekonomi politik global yang menyangkut siapa pemegang kendali atas sumber daya tersebut.

Kawasan Amerika Selatan seperti Chili dan Brasil menjadi contoh nyata pergeseran geopolitik akibat perebutan mineral hijau.

Penambangan litium skala besar menyedot jutaan liter air di wilayah gersang dan memicu kekeringan parah.

Pemerintah di negara berkembang sering kali terjebak dalam dilema ekonomi demi mengejar pendapatan ekspor.

Negara berkembang dan komunitas lokal harus memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan syarat atau menolak proyek ekstraksi.

Restrukturisasi rantai pasok global diperlukan agar nilai tambah hasil olahan mineral dinikmati di dalam negeri produsen.