Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto telah diungkap oleh pihak Bareskrim Polri.

Peristiwa tersebut terjadi tanpa melalui proses verifikasi yang sah di dalam server Lawful Interception Management System.

Teknologi penyadapan yang mulanya dirancang untuk mendukung penegakan hukum ternyata menyimpan potensi celah penyalahgunaan.

Penyadapan tanpa prosedur resmi ini juga disertai dengan temuan dugaan perintah penghapusan file data elektronik.

Penghapusan data tersebut dilakukan pada komputer sistem LIMS guna menghilangkan jejak aktivitas yang tidak sah.

Penyidik kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara akses ilegal dan penghapusan data.

Persoalan ini menyoroti ancaman dari orang dalam yang memiliki kewenangan penuh terhadap infrastruktur sistem.

Sistem LIMS berfungsi sebagai penghubung antara permintaan intersepsi dan operator telekomunikasi.

Informasi yang dapat diperoleh dari sistem ini mencakup isi komunikasi serta metadata seperti durasi dan waktu.

Meski demikian, komunikasi yang menggunakan enkripsi end-to-end tidak serta merta dapat dibaca melalui jaringan operator.

Mekanisme LIMS sendiri berbeda dengan perangkat pengintai spyware yang menyerang perangkat target secara langsung.

Hingga saat ini, informasi teknis yang terbuka belum cukup untuk memastikan perangkat atau metode intersepsi yang dipakai.