Kelompok kedua mencakup tiga orang, yakni Roy Suryo dengan inisial RS, RHS, dan TT.

Mereka juga dikenakan sejumlah pasal terkait dugaan pencemaran nama baik serta ketentuan dalam KUHP dan UU ITE.

Dalam konferensi pers yang dikutip pada Sabtu (8/11/2025), Asep menjelaskan dasar hukum yang dikenakan kepada kelompok pertama.

"Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE," ujar Asep Edi Suheri.

Selama penyidikan, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang.

Para ahli tersebut berasal dari bidang pers, keterbukaan informasi, hukum, digital forensik, linguistik, psikologi, komunikasi, hingga kedokteran.

Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya kemudian ditangkap pada Juni 2026.

Rangkaian persidangan perkara tersebut dimulai pada 17 September 2026.

Sebelum Jokowi, beberapa mantan presiden Indonesia juga pernah terlibat dalam persoalan hukum setelah tidak lagi menjabat.

Namun, mereka tidak tercatat menghadiri persidangan sebagaimana yang dilakukan Jokowi.

Mantan Presiden Soeharto pernah menghadapi penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana yayasan setelah lengser pada 1998.

Kejaksaan Agung sempat menghentikan penyidikan, tetapi proses hukum tersebut kembali menjadi persoalan.

Soeharto juga pernah menggugat majalah TIME Asia karena pemberitaan investigasi mengenai kekayaan keluarganya.

Pada 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar melalui jalur perdata terkait pengelolaan dana yayasan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melaporkan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif ke Polda Metro Jaya pada 2007.