Pemerintah sedang memproses Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kepala Staf Kepresidenan. Langkah tersebut diambil menyusul status hukum yang bersangkutan.

Listyo kini berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak penyadapan terhadap sejumlah pihak. Salah satu korban dari aksi tersebut adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dokumen pemberhentian itu sedang berjalan. Proses administratif tersebut dilakukan melalui penerbitan Keppres.

Kasus ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan ilegal tersebut dilaporkan terjadi pada rentang waktu 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi yang berlaku. Mereka dijerat dengan ketentuan undang-undang mengenai KUHP serta UU ITE yang berlaku.

Dalam perkara ini, dua perwira tinggi Polri turut ditetapkan sebagai tersangka bersama Listyo.

Mereka adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut dilakukan pada rentang waktu 2025 hingga 2026.

Sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, dimasukkan ke alat sadap Polri tanpa melalui proses verifikasi penegakan hukum.

Akibat perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, mereka juga diancam dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE.