Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar persoalan sederhana.

Menurutnya, aksi intersep yang menyasar kepala negara serta para menteri merupakan ancaman serius bagi keselamatan sebuah negara.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui insiden penyadapan tersebut berdasarkan laporan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kepala negara lantas menginstruksikan agar aparat penegak hukum memproses kasus ini secara tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini sedang berjalan secara objektif oleh jajaran kepolisian.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini.

Ketiga tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu perwira tinggi lain berinisial SU atau Irjen Pol Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan.

Aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga berlangsung selama rentang waktu 2025 hingga 2026.

Para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam alat sadap milik kepolisian tanpa melalui tahapan verifikasi yang semestinya, termasuk nomor pribadi Presiden Prabowo.