Pemerintah menyatakan belum membahas figur pengganti untuk mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan yang ditinggalkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Langkah tersebut menyusul penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini berada pada upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.

Pelaksanaan tugas di lingkungan KSP untuk sementara dapat dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau sekretaris utama.

Yusril menilai pengisian kekosongan jabatan tersebut bukan menjadi persoalan yang terlalu serius untuk ditangani segera.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tanpa prosedur yang terjadi selama periode 2025-2026.

Selain Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Aksi penyadapan ilegal tersebut dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, ke dalam alat sadap milik Polri tanpa verifikasi prosedur.