Majelis Ulama Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH M Cholil Nafis, menyatakan bahwa keterlibatan umat beragama lain dimungkinkan pada bidang tertentu.

Namun, ia menegaskan bahwa pelibatan tersebut harus dibatasi secara ketat sesuai dengan tugas serta fungsi di lapangan.

Kiai Cholil menjelaskan bahwa petugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan serta pembimbingan ibadah wajib beragama Islam.

Sementara itu, masyarakat nonmuslim dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis maupun tugas lapangan yang tidak berhubungan dengan ritual ibadah.

Tanggapan tersebut disampaikan sebagai respons atas gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Menteri sebelumnya mendorong keterlibatan berbagai latar belakang agama dalam pelayanan jamaah haji.

Menurut Kiai Cholil, selama tenaga kerja dari kalangan Muslim masih tersedia, kesempatan tersebut sebaiknya diprioritaskan kepada umat Islam.

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji merupakan ritual keagamaan khusus yang memiliki ketentuan dan syariat tersendiri dalam Islam.

Karena itu, penerapan toleransi serta persaudaraan antarumat beragama dinilai tetap perlu memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan.

Gagasan pelibatan masyarakat lintas agama sebelumnya disampaikan oleh Dahnil saat berkunjung ke wilayah Manado, Sulawesi Utara.

Pihak kementerian berharap penyelenggaraan ibadah tidak hanya mengutamakan kualitas pelayanan, tetapi juga mencerminkan nilai persatuan bangsa.