Benarkah transfer bank akan kena pajak mulai 9 November 2026? Jawaban singkatnya: belum ada pengumuman resmi yang menetapkan hal itu.

Yang ramai dibicarakan adalah pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo pada pembukaan Rapimnas Kadin, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mengatakan pemungutan pajak digital akan dimulai 9 November 2026 dan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, fintech, serta platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.

Masalahnya, Hashim tidak merinci jenis pajak, objek transaksi, maupun tarifnya. DJP pun belum merilis aturan atau petunjuk teknis untuk tanggal tersebut, dan belum menyebut nominal transfer antarbank atau pembayaran QRIS sebagai objek pajak baru.

Yang sudah berjalan saat ini

Pajak ekonomi digital sebenarnya sudah berjalan dan hasilnya besar. Hingga 30 September 2026, DJP mencatat penerimaan Rp58,75 triliun, dengan PPN PMSE menyumbang Rp45,21 triliun, SIPP Rp5,96 triliun, fintech Rp5,40 triliun, dan kripto Rp2,18 triliun.

Selain itu, sejak 25 September 2026 berlaku SPP-TDLN, mekanisme pemungutan atas transaksi digital luar negeri. Pemungutnya adalah BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja, dengan 5,5 juta transaksi senilai sekitar Rp10 triliun hingga 11 Oktober 2026. DJP menegaskan sistem ini bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN.

Bedakan biaya jasa dan nominal transfer

Prinsip yang selama ini dijelaskan DJP: PPN dikenakan atas jasa layanan, bukan atas nilai uang yang dipindahkan. Top up dompet digital seperti DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay sudah lama dikenai PPN, tetapi hanya pada biaya adminnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022.

Untuk belanja online, DJP menunjuk Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada sebagai pemungut PPh Pasal 22 sejak 1 Oktober 2026. Masyarakat sebaiknya menunggu penjelasan resmi DJP sebelum menyimpulkan bahwa setiap transfer atau pembayaran elektronik akan dipotong pajak baru mulai 9 November.