Ketegangan politik meningkat di India setelah ribuan warga menggelar demonstrasi di New Delhi pada Minggu, 1 November 2026.

Aksi tersebut bertujuan mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Tuntutan Oposisi Terkait Daftar Pemilih

Massa yang dipimpin oleh kelompok oposisi mempersoalkan penghapusan lebih dari 130 juta nama dalam daftar pemilih.

Penghapusan data tersebut diduga menguntungkan partai pendukung Perdana Menteri Narendra Modi.

Revisi daftar pemilih itu disebut lebih banyak berdampak terhadap umat Muslim dan kelompok minoritas lainnya.

Ketua Partai Kongres Nasional India Rahul Gandhi menuduh perubahan daftar pemilih sebagai bentuk manipulasi.

Gandhi menilai langkah administratif ini mengancam hak politik masyarakat luas di India.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum India membantah adanya tuduhan keberpihakan terhadap partai politik tertentu.

Lembaga penyelenggara pemilu menyatakan warga yang namanya terhapus secara tidak sengaja tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali.

Partai BJP juga menolak tudingan oposisi dan menilai kritik tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Jagat Prakash Nadda mengecam aksi demonstrasi yang berlangsung di Ramlila Maidan.

Nadda menilai demonstrasi tersebut telah direncanakan untuk menciptakan kekacauan politik dan mengganggu stabilitas negara.

Aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi kericuhan.