Pemerintah resmi mengesahkan ketentuan mengenai fasilitas perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026.

Aturan tersebut menjadi landasan utama pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII.

Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan PFII

Regulasi perpajakan ini mencakup pembebasan pajak penghasilan hingga jangka waktu 50 tahun.

Undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Agustus 2026.

Ketentuan khusus terkait fasilitas perpajakan dijabarkan secara rinci mulai dari Pasal 48.

Pasal 49 mengatur lima bentuk fasilitas PPh yang diberikan kepada pihak sesuai ketentuan undang-undang.

Fasilitas tersebut mencakup pengecualian PPh atas penghasilan yang berasal dari luar Indonesia.

Selain itu, terdapat kebijakan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100 persen.

Insentif ini menyasar pelaku usaha sektor keuangan, sektor penunjang, serta aktivitas operasional di kawasan tersebut.

Insentif PPN, Bea Masuk, dan Warisan

Pemerintah juga menyediakan keringanan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pengaturan PPN dan PPnBM tersebut tercantum dalam Pasal 56 hingga Pasal 59 UU PFII.

Fasilitas PPN tidak dipungut mencakup penyerahan barang kena pajak strategis dan barang modal.

Melalui Pasal 60, regulasi ini juga mengatur pembebasan bea masuk untuk pembangunan kawasan.

Dewan PFII memiliki kewenangan menetapkan daftar barang yang memenuhi persyaratan pembebasan.

Pasal 61 turut memberikan perlakuan khusus terhadap harta warisan dengan persyaratan tertentu.

Harta warisan harus tercatat pada lembaga pengelola kekayaan keluarga atau family office di PFII.

Penerima atau pewaris wajib merupakan warga negara asing yang terdaftar di lembaga tersebut.