DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas dugaan kecurangan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2026. Sorotan tertuju pada video viral siswa yang memotret soal ujian lalu meminta jawaban dari platform AI.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Hilman Mufidi, menyampaikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2026.

"Kami menerima informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan TKA SMA 2026 dan sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Hilman. Menurutnya, penindakan tegas harus diberikan kepada seluruh pihak yang terbukti mencoreng integritas ujian nasional itu.

Yang membuat Hilman heran adalah bagaimana ponsel yang jelas dilarang bisa masuk ke ruang ujian. Ia menilai hal itu wajib menjadi bagian investigasi, di samping evaluasi terhadap jajaran pengawas di lokasi ujian.

Sanksi Nilai Nol dari Mendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sudah menegaskan sikapnya. Saat meninjau ujian ulang TKA di SMAN 68 Jakarta pada hari yang sama, ia menyatakan peserta yang terbukti curang akan langsung diberi nilai nol untuk mata pelajaran terkait.

Pengawas yang tidak jujur pun tak luput dari sanksi. Mereka akan masuk daftar hitam dan dilarang bertugas pada penyelenggaraan TKA di tahun-tahun berikutnya. Contoh kecurangan yang disebut Mu'ti antara lain siaran langsung di YouTube saat mengerjakan soal.

Dalam kunjungan itu, Mu'ti juga mendengarkan langsung keluhan Davana Kamil, siswa kelas 12 SMAN 68, yang mengaku banyak mendengar informasi soal kecurangan pada gelombang pertama TKA.

Pengamanan Diperketat, Laporan Tahun Lalu Jadi Peringatan

Untuk mencegah terulang, Hilman mendorong Kemendikdasmen memperketat standar pengamanan ruang ujian, termasuk pemakaian alat pengacak sinyal dan pemeriksaan fisik peserta. Posko pengaduan Inspektorat Jenderal juga diminta merespons laporan masyarakat secara cepat dan rahasia.

Sebagai peringatan, pada pelaksanaan tahun sebelumnya Kemendikdasmen mencatat 71 pelanggaran di jenjang SMA dan 95 kasus kecurangan di SD dan SMP. Adapun ujian ulang di SMAN 68 sendiri digelar karena kendala jaringan pada hari kedua gelombang pertama, yang membuat peserta harus mengulang Bahasa Inggris dan Asesmen Nasional Survei Lingkungan Belajar.