Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Pernyataan tersebut muncul menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan ijazah Gibran tidak sah.

Jansen menilai amar putusan Mahkamah Agung tersebut sangat tegas dan tidak memerlukan penafsiran lanjutan.

Berdasarkan kondisi hukum itu, Jansen berpendapat bahwa pilihan yang tersedia bagi Gibran saat ini hanya ada dua.

Pilihan pertama adalah Gibran mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Pilihan kedua adalah DPR dan MPR mengambil langkah politik untuk memundurkan yang bersangkutan.

Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memengaruhi posisi kliennya.

Menurut Rullyandi, putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena telah terjadi keadaan hukum sebelumnya.

Respons dan Pandangan Pihak Terkait

Menurut Jansen, keterlibatan DPR dan MPR diperlukan untuk menindaklanjuti putusan tersebut jika Gibran tidak mundur secara sukarela.

Ia menyebut proses politik lanjutan tersebut berada di tangan para elite politik tingkat tinggi.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran menjelaskan bahwa putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut.

Ia menilai tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran sudah resmi dilantik sebelum putusan tersebut dijatuhkan.