Minat korporasi untuk melakukan pencarian pendanaan di pasar modal Indonesia terpantau masih sangat kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat rencana penghimpunan dana sebesar Rp26,24 triliun dari sejumlah perusahaan yang bersiap menggelar penawaran umum.

Sebagian besar dari rencana penghimpunan modal tersebut didominasi oleh perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham.

Berdasarkan catatan hingga 27 Oktober 2026, total perolehan dana di pasar modal secara keseluruhan telah mencapai Rp202,04 triliun.

Pencapaian angka tersebut didukung oleh partisipasi aktif dari total sebanyak 974 emiten yang telah terdaftar secara resmi.

Sementara itu, minat masyarakat untuk berinvestasi juga terus terjaga dengan pertumbuhan jumlah investor ritel yang mencapai 33,46 juta.

Di sisi lain, pasar modal Indonesia saat ini masih menghadapi proses tinjauan serta evaluasi dari lembaga penyedia indeks global MSCI.

Berdasarkan tinjauan pada Juni 2026, MSCI menilai aksesibilitas pasar modal Indonesia sudah relatif baik dibandingkan negara berkembang lainnya.

Penilaian positif tersebut diperoleh pada 16 dari total 18 indikator yang ditetapkan oleh lembaga penyedia indeks internasional itu.

MSCI turut mengapresiasi langkah reformasi transparansi yang dijalankan oleh OJK bersama Bursa Efek Indonesia serta Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Beberapa hal yang diapresiasi meliputi keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen dan kerangka kerja High Shareholding Concentration.

Selain itu, rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen juga menjadi poin penilaian positif bagi pasar domestik.

Kendati demikian, pihak MSCI tetap menegaskan bahwa hal paling penting bagi investor institusional internasional adalah konsistensi implementasinya.

Sebagai dampaknya, MSCI resmi meluncurkan konsultasi mengenai usulan reklasifikasi indeks pasar modal Indonesia pada 15 Oktober lalu.

Status pasar Indonesia diusulkan berubah dari Emerging Market menjadi Standalone Market atau pasar mandiri dalam konsultasi tersebut.

Langkah itu dilakukan sambil tetap mempertahankan kebijakan pembekuan pada saham-saham Indonesia hingga keputusan final diumumkan pada Juni 2027.