Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas keresahan yang dialami para santri serta pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran.

Kepolisian memastikan bahwa berbagai keluhan masyarakat terkait tindakan penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober 2026 akan ditindaklanjuti secara objektif.

Evaluasi Internal dan Keterlibatan Propam

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol.

Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa instansinya memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut bagi anak-anak dan perempuan di lokasi.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Seluruh laporan dan informasi yang diterima kini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk melibatkan fungsi Profesi dan Pengamanan.

Langkah pendalaman tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan serta transparan kepada publik.

Polda Jawa Tengah sebelumnya menjelaskan bahwa penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, serta perusakan di Desa Parangjoro.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S serta melakukan pencarian terhadap pihak lain berinisial I.

Selama kegiatan penggeledahan di lokasi santri perempuan, kepolisian melibatkan personel Polwan serta pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sukoharjo.

Para santri juga telah dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama setelah seluruh proses kepolisian selesai.

Polda Jawa Tengah turut menyiapkan pendampingan psikologis dengan menggandeng asosiasi psikologi bagi para santri yang terdampak peristiwa itu.

Sejumlah barang yang sempat dibawa dari lokasi penggeledahan juga telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum pada 31 Oktober 2026.

Barang lain yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara dipastikan akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.

Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan para tokoh agama serta pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki guna mendengar aspirasi masyarakat.

Polri mengimbau masyarakat agar memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan serta menyampaikan informasi faktual untuk mendukung penyidikan.