Partai Arab Joint List memutuskan untuk tidak bergabung secara resmi ke dalam koalisi Gadi Eisenkot yang tengah berupaya membentuk pemerintahan baru.

Meski demikian, mereka menyatakan siap memberikan dukungan dari luar agar Benjamin Netanyahu tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri.

Alasan Penolakan dan Syarat Ketat Koalisi

Ketua Joint List Ahmad Tibi menyatakan partainya tidak ingin membuat kubu potensial tersebut kesulitan membentuk koalisi akibat penolakan partai sayap kanan.

Di sisi lain, kubu Eisenkot menetapkan syarat ketat bagi pihak yang ingin bergabung, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.

Selain itu, kandidat mitra koalisi juga harus berkomitmen terhadap nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Dalam perolehan suara pemilu pekan lalu, Joint List mengamankan 11 kursi, sementara partai Arab lainnya yakni Ra'am berhasil meraih 8 kursi.

Blok Eisenkot sendiri mengantongi 48 kursi sedangkan kubu Netanyahu meraih 53 kursi di parlemen.

Kedua blok tersebut masih membutuhkan tambahan suara agar mampu mencapai batas mayoritas 61 kursi demi membentuk pemerintahan.

Walau berada di luar pemerintahan, Tibi menegaskan para anggota parlemen mereka bakal menolak mosi tidak percaya dari partai Likud.

Dukungan luar tersebut diberikan sebagai imbalan atas komitmen penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel serta pengakuan desa-desa Badui.

Proses pembentukan pemerintahan Israel kali ini diprediksi berjalan sangat alot dan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Presiden Israel nantinya akan memanggil para perwakilan partai untuk menunjuk figur paling potensial dalam membentuk koalisi mayoritas.