Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Agung.

Putusan tersebut berkaitan dengan pengabulan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA.

Muhammad Rullyandi selaku pengacara menegaskan bahwa putusan MA itu tidak membawa pengaruh apa pun terhadap kedudukan kliennya.

Ia menilai putusan tersebut tidak bisa dieksekusi secara sempurna karena adanya keadaan hukum yang terjadi sebelum putusan dijatuhkan.

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa penetapan itu keluar setelah seluruh rangkaian Pilpres 2024 selesai dilaksanakan.

Gibran sendiri telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden sehingga putusan tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut.

Rujukan hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Dokumen penyetaraan pendidikan itu sudah dipakai memenuhi syarat administratif pencalonan yang tahapannya kini telah rampung.

Pihak hukum memandang putusan tersebut bersifat non-executable serta tidak bisa dijadikan dasar eksekusi untuk upaya politik di DPR.

Selain itu, masih terbuka lebar peluang untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali oleh pihak tergugat.

Proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaporkan masih terus berjalan sampai saat ini.

Gibran tercatat sudah diterima sebagai pihak intervensi dalam perkara hukum yang sedang berproses tersebut.