Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka akan menjadi rujukan mendasar.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam keterangan tertulis pada Sabtu.

Menurut Khozin, putusan lembaga hukum tersebut menambah dasar sekaligus urgensi bagi DPR dalam mengambil sikap politik berikutnya.

Ia menjelaskan bahwa tindakan administratif pemerintah melalui penerbitan surat keterangan tersebut dinilai tidak sah dan batal demi hukum.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga telah mengeluarkan pertimbangan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kombinasi keputusan dari dua lembaga hukum ini bakal dijadikan landasan substansial oleh fraksinya di parlemen.

Sejumlah partai politik di parlemen dilaporkan telah menjalin komunikasi secara intensif dengan Fraksi PKB untuk menyikapi situasi ini.

Selain itu, pihak PKB berencana mengkaji secara sungguh-sungguh aspirasi yang disampaikan oleh kalangan masyarakat sipil.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi gugatan terkait surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas tersebut.

Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil yang dipimpin Ray Rangkuti dan kawan-kawan sebelumnya sempat mendatangi Fraksi PKB untuk menyampaikan berbagai aspirasi penting.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung ini, aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat sipil tersebut dinilai semakin menemukan relevansinya untuk segera ditindaklanjuti secara konkret.