Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada berbagai pihak atas pelanggaran di pasar modal hingga 31 Oktober 2026.

Kasus pertama mencakup pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang melibatkan sejumlah institusi sekuritas dan individu.

Sejumlah institusi yang terseret meliputi PT Sinar Mas Tunggal, PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta PT BCA Sekuritas.

Selain itu, terdapat PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Supra Sekuritas Indonesia dalam daftar tersebut.

Institusi lainnya yang turut dikenakan sanksi adalah PT Buana Capital Sekuritas, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

Lembaga-lembaga sekuritas tersebut menerima sanksi denda yang bervariasi mulai dari Rp700 juta, Rp1,4 miliar, hingga Rp1,5 miliar pada 16 Oktober 2026.

PT Sinar Mas Tunggal dinilai melanggar Pasal 22 angka 34 dan angka 35 UUPPSK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026.

Sementara itu, PT RHB Sekuritas Indonesia melanggar aturan terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pihak individu yang terlibat dalam kasus ini adalah Rudy selaku pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang diganjar pembekuan izin selama satu tahun.

Individu lain dari jajaran tim sales yang turut menerima sanksi peringatan tertulis meliputi Fitra Sie, Sam Sahiry Rumamby Supit, dan Widya Halim.

Sanksi peringatan tertulis juga diberikan kepada Suryadi, Morgan Gindo Wardana Simorangkir, Maria Retnowulan, Wahyu Suci Sugiarto, dan Baskara Alias Karnen S.