Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan ketentuan kenaikan batas usia pensiun hingga 65 tahun yang sebelumnya diatur dalam regulasi pemerintah.

Putusan bernomor 18 P/HUM/2026 tersebut ditetapkan pada 11 Agustus 2026 dan langsung disambut oleh pihak serikat pekerja di daerah.

Dampak Putusan MA Bagi Pekerja

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun kini dinyatakan batal serta tidak berlaku.

Aturan sebelumnya menetapkan peningkatan batas usia pensiun secara bertahap hingga mencapai batas akhir 65 tahun bagi para pekerja.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Henry Wardana menilai putusan itu sebagai kemenangan bagi tenaga kerja yang menuntut kepastian hak pensiun.

Salah satu masalah utama yang disorot majelis hakim adalah ketidaksesuaian antara masa berhenti kerja dan waktu pencairan manfaat.

Sejumlah perusahaan menetapkan batas berhenti bekerja pada usia 55 tahun, sementara pekerja harus menunggu hingga 65 tahun.

Kondisi tersebut membuat pekerja harus menunggu selama sepuluh tahun untuk mengakses manfaat jaminan sosial mereka.

Pihak serikat buruh meminta pemerintah segera menyusun aturan pengganti dalam rentang waktu 90 hari yang telah diberikan.

Keterlambatan penyelesaian regulasi baru dikhawatirkan memicu kekosongan hukum serta lonjakan pengajuan klaim kepada BPJS.

Selain persoalan usia, besaran iuran program Jaminan Pensiun sebesar 3 persen dari dasar upah juga dinilai masih terlalu rendah.

FSP RTMM-SPSI mencatat ada sekitar 240 ribu anggota yang tersebar di 15 provinsi menantikan kejelasan sistem jaminan baru.

Meski aturan dibatalkan, pencairan manfaat tetap bergantung pada persyaratan masa iur serta jenis manfaat yang diajukan.

Kuasa Hukum Pemohon Hartono menekankan perlunya kejelasan regulasi agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan masalah.

Pakar Hukum Tata Negara Ali Rido mengingatkan pentingnya partisipasi bermakna bagi kelompok pekerja dalam penyusunan aturan.