Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat perolehan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

Hingga 30 September 2026, total dana yang berhasil dikantongi dari sektor tersebut mencapai Rp58,75 triliun secara keseluruhan.

Kontribusi dari Berbagai Sektor Digital

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari empat lini utama kegiatan ekonomi digital di tanah air.

Empat lini itu meliputi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, aset kripto, teknologi finansial, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha digital maupun konvensional.

Kontributor terbesar berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan nilai mencapai Rp45,21 triliun.

DJP mencatat sebanyak 280 pelaku usaha telah ditunjuk sebagai pemungut PPN hingga akhir periode September 2026.

Sebanyak 245 pelaku usaha di antaranya telah melaksanakan pemungutan serta penyetoran secara langsung.

Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah menyusul sebagai kontributor terbesar kedua dengan total Rp5,96 triliun.

Angka tersebut berasal dari PPh Pasal 22 senilai Rp432,69 miliar serta PPN sebesar Rp5,53 triliun.

Sementara itu, sektor transaksi teknologi finansial menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp5,40 triliun.

Penerimaan fintech mencakup PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, serta PPN dalam negeri dari berbagai transaksi pinjaman.

Transaksi aset kripto menutup daftar kontributor dengan total setoran pajak tercatat sebesar Rp2,18 triliun.

Pajak kripto ini terdiri atas PPh Pasal 22 senilai Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.