Pemerintah Indonesia resmi membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi baru ini diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Agustus 2026.

Aturan ini dirancang untuk memperkuat daya saing finansial nasional sekaligus menarik investasi global. Landasan hukum tersebut terdiri dari 10 Bab dan 73 Pasal secara keseluruhan.

Cakupan Usaha dan Pengelolaan Kawasan

Kawasan khusus ini memiliki kemandirian dalam aspek keuangan dan administrasi pemerintahan. Pemerintah pusat memegang kewenangan penuh untuk menetapkan lokasi kawasan melalui Peraturan Pemerintah.

Aktivitas yang diizinkan mencakup sektor keuangan, jasa penunjang, hingga berbagai sektor nonkeuangan tertentu. Keuangan syariah internasional juga memperoleh ruang pengembangan dengan standar global.

Pelaku perbankan di kawasan ini menghadapi pembatasan ketat terkait penghimpunan dana masyarakat. Mereka dilarang menghimpun dana di luar kawasan tanpa izin otoritas berwenang.

Pengelolaan operasional dijalankan oleh Lembaga Pengelola PFII yang bertanggung jawab kepada Gubernur PFII. Sektor pengawasan keuangan dijalankan secara terpisah oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII.

Insentif Pajak dan Penyelesaian Sengketa

Pemerintah menyediakan berbagai insentif fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100%. Tarif PPh final 0% juga diberlakukan bagi tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc.

Fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk turut diberikan untuk pembangunan kawasan. Meski demikian, kewajiban pelaporan administratif pajak tetap harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Penyelesaian perselisihan komersial ditangani oleh Lembaga Arbitrase PFII dan Pengadilan PFII. Hakim ad hoc di pengadilan khusus ini dipersyaratkan menguasai hukum komersial internasional.