Potensi penerimaan negara yang belum tergarap dinilai masih sangat besar sehingga anggaran negara berpeluang mencatat surplus.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan perkiraan tersebut di Jakarta.

Ia menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam acara Rapimnas Kadin 2026.

Potensi Penerimaan Negara

Hashim memperkirakan terdapat potensi penerimaan sekitar Rp1.500 triliun yang belum berhasil dihimpun kedua instansi tersebut.

Optimalisasi pemungutan pajak dan bea cukai diyakini mampu mengubah kondisi fiskal Indonesia secara signifikan.

Dalam paparannya, ia membandingkan potensi tersebut dengan defisit anggaran yang berada di atas angka Rp500 triliun.

Rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto saat ini disebut baru mencapai sekitar 12 persen.

Angka itu tertinggal dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden guna memperkuat sistem pemungutan negara.

Pengawasan transaksi ekonomi kini mulai memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, dan kecerdasan buatan.

Salah satu regulasi yang diterbitkan adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Pemerintah mulai menerapkan sistem tersebut pada 25 September 2026 untuk memungut pajak pertambahan nilai atas transaksi digital luar negeri.