Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas giro wajib minimum perbankan secara bertahap dengan total penurunan dua poin persentase.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi likuiditas di industri keuangan serta mendorong penyaluran kredit sektor strategis.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kondisi industri perbankan secara keseluruhan masih berada dalam posisi yang sangat solid.

Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga berada di kisaran 24% dan rasio kecukupan modal mencapai 23%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat berada di sekitar level 2%.

Kendati angka industri terlihat baik, distribusi likuiditas di lapangan ternyata belum merata secara menyeluruh.

Sebagian bank memiliki dana likuid berlimpah, sedangkan bank lainnya justru menghadapi keterbatasan yang cukup ketat.

Kondisi terfragmentasi tersebut mendorong sebagian perbankan menawarkan suku bunga khusus demi memperoleh tambahan dana.

Tahap pertama pemangkasan menurunkan giro wajib minimum dari 9% menjadi 8% untuk mengembalikan likuiditas ke sistem.

Langkah lanjutan sebesar satu poin persentase dijadwalkan berlaku mulai bulan Desember 2026.

Penurunan tahap kedua ini berkaitan erat dengan penyesuaian skema insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Insentif diberikan kepada bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas seperti pertanian, industri, hilirisasi, dan perumahan.

Alokasi dana insentif perumahan turut mendukung pembangunan lebih dari 115 ribu rumah bersubsidi.

Dalam kebijakan moneter Oktober 2026, BI juga mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75%.

Bagi bank umum konvensional, giro wajib minimum rata-rata diturunkan secara bertahap hingga menjadi 7%.

Sedangkan giro wajib minimum bank umum syariah dan unit usaha syariah dipangkas dari 7,5% menjadi 5,5%.