Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menyampaikan sorotan tajam terhadap ketidaksesuaian harga transaksi bijih nikel di pasar domestik.

Sejumlah fasilitas pengolahan dilaporkan melakukan pembelian bahan baku di bawah ketentuan Harga Patokan Mineral.

Di sisi lain, para penambang tetap diwajibkan untuk membayar kewajiban royalti berdasarkan patokan harga resmi tersebut.

Dampak pada Penerimaan Negara

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya transaksi yang menggunakan skema CIF meskipun acuan harga patokan bersifat FOB.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menduga tekanan biaya produksi memicu smelter membeli bijih dengan harga lebih rendah.

Situasi tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak serta memengaruhi pembayaran PPh Badan.

Organisasi penambang lantas meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat edaran kepada pelaku usaha.

Langkah itu diharapkan mampu mengarahkan kembali transaksi agar sepenuhnya mematuhi ketentuan Harga Patokan Mineral.

Sementara itu, Kementerian ESDM telah melakukan perubahan formula melalui penyesuaian corrective factor pada pertengahan September 2026.

Kebijakan tersebut dihadirkan agar harga bahan baku yang diserap oleh fasilitas pengolahan menjadi jauh lebih ekonomis.