Pemerintah akhirnya menyepakati penghapusan ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang sebelumnya sempat masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa draf rancangan aturan tersebut kini telah mencapai titik temu tanpa adanya kewajiban penyeragaman kemasan.

Pembahasan Batas Tar dan Nikotin

Meskipun aturan kemasan sudah disepakati, penetapan batas maksimal tar dan nikotin masih memerlukan diskusi lanjutan antarkementerian.

Parameter kandungan tersebut saat ini masih digodok di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pihak Kementerian Perindustrian menyarankan agar penentuan batas tar dan nikotin tetap mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia.

Rancangan aturan kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Selain regulasi kemasan, industri hasil tembakau juga menghadapi tekanan pasar yang signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal.

Hasil kajian menunjukkan bahwa proporsi rokok ilegal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai angka belasan persen.

Sektor industri tembakau sendiri melibatkan ratusan ribu petani rakyat serta menyerap sebagian besar hasil produksi tembakau di dalam negeri.