Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun dalam Rancangan APBN 2027. Dana tersebut dialokasikan khusus sebagai insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Saat ini, kementerian terkait tengah mematangkan skema dan kriteria penilaian agar kebijakan itu tepat sasaran.

Menurut Suahasil, indikator kinerja akan dijadikan dasar utama dalam menentukan daerah penerima insentif. Skema ini dirancang agar pemerintah daerah termotivasi meningkatkan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa perincian indikator serta mekanisme penyaluran masih dalam tahap perancangan. Kebijakan pemberian insentif fiskal ini bukan hal baru karena telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelarasan antara program pusat yang dibiayai APBN dan program daerah yang menggunakan APBD.

Integrasi kedua instrumen anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kebijakan insentif ini mampu menciptakan iklim kompetitif yang positif antarkepala daerah.

Penilaian sebelumnya mencakup berbagai aspek seperti pengendalian inflasi, realisasi belanja, dan penurunan kemiskinan.

Selain menyiapkan skema insentif, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan juga memastikan adanya dukungan bagi daerah dengan kendala keuangan.

Perhatian khusus diberikan kepada wilayah berkapasitas fiskal terbatas dengan porsi belanja pegawai yang tinggi.