Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menyatakan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia hanya mengelola administrasi ekspor.

Lembaga tersebut tidak akan mengendalikan transaksi komersial atau mengambil alih kepemilikan komoditas.

Mekanisme Pemantauan Ekspor Batu Bara

Penjual dan pembeli tetap menjalankan negosiasi harga serta pengiriman secara langsung tanpa campur tangan.

DSI bertugas menerima dokumen komersial dan menganalisis anomali dalam aktivitas perdagangan.

Kehadiran lembaga ini dinilai tidak seharusnya mengubah hubungan bisnis antara perusahaan tambang dan pembeli.

Meski demikian, sejumlah pelaku industri menunda penandatanganan kontrak pasokan jangka panjang untuk tahun mendatang.

Penundaan tersebut dipicu oleh ketidakpastian kuota produksi serta perubahan kebijakan ekspor.

S&P Global Platts mencatat penambang menambahkan klausul perlindungan dalam kontrak yang mengaitkan pasokan dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2027.

Kementerian ESDM menetapkan batas akhir pengajuan dokumen tersebut pada 15 November 2026. Kementerian juga memperkirakan produksi batu bara nasional mencapai 720 juta metrik ton hingga akhir 2026.

Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly menyatakan kebijakan perantara tunggal ini bertujuan mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah.

DSI menetapkan masa transisi perantara tunggal hingga akhir Desember 2026 untuk mengonsolidasikan data perdagangan komoditas strategis.