Sejumlah kelompok masyarakat secara resmi mengajukan permohonan uji materi terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Permohonan tersebut telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 399/PUU-XXV/2026.

Para pemohon menyoroti transparansi pembiayaan serta dampak dari pengalihan anggaran desa dalam pelaksanaan program tersebut.

Kebutuhan biaya dan manfaat program bagi masyarakat desa dinilai belum dapat dievaluasi secara terbuka.

Selain itu, belum ada ukuran keberhasilan yang jelas untuk menilai kelayakan program terhadap keuangan desa.

Dalam dokumen permohonan uji materi, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola dan pembiayaan.

Gugatan ini diajukan oleh Sabid Muhammad selaku kepala desa dari Klaten bersama Sajogyo Institute dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Mereka didampingi oleh Koalisi Gugat Kopdes Merah-Putih yang bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Mekanisme Verifikasi dan Data Pembiayaan

Hasil verifikasi menentukan kelayakan koperasi untuk beroperasi sekaligus menjadi dasar pencairan tagihan pinjaman kepada bank-bank Himbara oleh Kementerian Keuangan dengan nilai pinjaman mencapai Rp3 miliar untuk setiap unit.

Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan hasil penilaian yang dibagi menjadi tiga kategori.

Data dasbor Simkopdes mencatat sebanyak 17.280 unit koperasi telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen dan masuk proses verifikasi serta validasi oleh pejabat daerah dan BPKP.