Pasal 8 dari peraturan tersebut mengatur tata cara pengajuan bagi kepala daerah yang merencanakan defisit melewati batas.

Permohonan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengajuan itu wajib melampirkan laporan realisasi anggaran tahun 2025 dan 2026 secara lengkap.

Dokumen pendukung lainnya mencakup rancangan APBD 2027 serta rencana penarikan dan posisi kumulatif pembiayaan utang.

Pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan rencana serta realisasi defisit APBD selama berlangsungnya tahun anggaran 2027.

Laporan posisi kumulatif utang daerah beserta kewajiban pembayaran harus diserahkan setiap semester.

Laporan semester pertama 2027 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2027.

Sementara itu, laporan semester kedua 2027 wajib diterima paling lambat pada tanggal 31 Januari 2028.

Daerah yang mengabaikan kewajiban laporan utang dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana.

Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil.