Rencana penyesuaian definisi tindak pidana korupsi di tanah air memerlukan evaluasi menyeluruh sebelum dibahas lebih mendalam.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pandangan tersebut di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons usulan Dewan Ekonomi Nasional terkait penyelarasan ketentuan korupsi dengan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi.

Masukan dari lembaga tersebut dinilai masih sebatas wacana dan gambaran umum.

Pembahasan awal tersebut belum menyentuh aspek hukum materiil maupun hukum formil yang mungkin mengalami penyesuaian. Yusril dijadwalkan akan segera bertemu dengan pihak pengusul untuk mendengarkan paparan secara terperinci.

Pengalaman panjangnya dalam pembentukan regulasi antikorupsi menjadi landasan dalam memberikan masukan yang objektif. Ia pernah terlibat langsung dalam perubahan undang-undang terkait serta penandatanganan konvensi internasional di markas PBB.

Pemahaman terhadap sejarah pembentukan peraturan dianggap penting agar penerapan hukum berjalan secara tepat.

Perdebatan mengenai revisi aturan tidak boleh dilakukan secara serampangan demi mengejar kesan tegas tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi sendiri telah diadopsi sejak tahun 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang khusus.

Proses pengesahan tersebut pada masa lalu turut disertai dengan reservasi tertentu terkait penyelesaian sengketa.